Time Nusantara, 21 April 2025 — Kebijakan Pertamina yang membatasi aktivitas pedagang kios BBM (pengecer bahan bakar) menuai perhatian serius. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga distribusi energi tetap tepat sasaran. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan besar: siapa yang menanggung dampaknya?
Dari Sisi Negara: Menutup Kebocoran, Menjaga Subsidi
Pemerintah melalui Pertamina berupaya mencegah kebocoran BBM bersubsidi yang selama ini sering dijual kembali oleh pengecer dengan harga lebih tinggi. Subsidi yang harusnya dinikmati langsung oleh masyarakat, kerap bocor di jalur distribusi.
Selain itu, banyaknya kios tidak resmi menyulitkan pengawasan. Potensi penimbunan, penyalahgunaan untuk industri, hingga distorsi harga menjadi alasan kuat dibalik pengetatan ini. Dari perspektif fiskal, langkah ini bisa membantu menutup kebocoran yang merugikan negara secara tahunan.
Dari Sisi Masyarakat: Akses yang Terancam, Ekonomi Mikro yang Terganggu
Namun, realita di lapangan tak bisa diabaikan. Di banyak pelosok Indonesia, kios BBM adalah tumpuan utama warga. SPBU resmi terlalu jauh, dan tidak semua masyarakat mampu membeli BBM dalam jumlah besar.
Jika pengecer ditutup tanpa solusi, akses terhadap energi menjadi timpang. Harga BBM bisa melonjak di tingkat konsumen karena tambahan ongkos. Bahkan, pelaku UMKM yang bergantung pada penjualan BBM eceran bisa kehilangan sumber nafkahnya.
Menemukan Titik Keseimbangan
Kebijakan ini bukan salah dan bukan pula tanpa dasar. Tapi harus diiringi dengan solusi cerdas: seperti pembangunan SPBU mini (Pertashop), sistem digital pengawasan BBM, dan pelatihan transisi usaha bagi pengecer kecil.
Karena mengamankan subsidi penting, tapi memastikan rakyat tetap punya akses energi jauh lebih mendesak. Negara dan masyarakat tidak harus berdiri berseberangan — selama ada kemauan untuk menyentuh akar persoalan, bukan hanya pucuknya.
Time Nusantara mencatat: Sebuah kebijakan baik hanya akan terasa benar bila bisa dirasakan adil oleh semua.
BBM bukan hanya soal bahan bakar, tapi nyawa mobilitas dan denyut ekonomi rakyat kecil.
