SANGGAU – Proyek jalan Dermaga Ferry – Teraju yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar kini menuai sorotan tajam. Belum genap dua bulan rampung, jalan tersebut sudah mengalami kerusakan serius. Muncul lubang di sejumlah titik, aspal terkelupas, dan daya tahan jalan dipertanyakan. Warga menilai proyek ini sarat kejanggalan, dikerjakan asal jadi, dan mencerminkan kegagalan total pengawasan dari pihak terkait.
Diduga kuat, kerusakan ini akibat penggunaan material di bawah standar serta metode pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Proses pemadatan tanah pun disinyalir dilakukan secara sembarangan, tanpa mengindahkan prinsip konstruksi yang benar.
“Proyek dengan anggaran sebesar ini tapi kualitasnya memprihatinkan. Ini bukan sekadar kelalaian, ini bentuk pembiaran,” tegas Turyadi, Ketua Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) Provinsi Kalimantan Barat.
Turyadi menyatakan pihaknya sedang menyiapkan laporan resmi ke Kementerian PUPR, dan tidak menutup kemungkinan akan membawa kasus ini ke Ombudsman atau aparat penegak hukum. “Kami punya dokumentasi lengkap kerusakan. Jika terbukti ada penyimpangan atau maladministrasi, pihak terkait harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Kontraktor pelaksana, PT Bakwan dari Kalimantan Tengah, juga jadi sorotan warga. Menurut kesaksian Yohanes Akian, warga sekitar, pengerjaan aspal hanya satu lapis, padahal seharusnya dua lapis sesuai standar APBN. “Baru juga selesai, jalan sudah bolong-bolong. Ini bukti jelas pekerjaannya asal-asalan!” tegas Yohanes.
Ia juga mengecam tindakan kontraktor yang diduga mengambil tanah timbunan dari lahan warga tanpa izin. “Tanah saya sendiri dikeruk tanpa pemberitahuan. Ini pelanggaran! Jangan seenaknya sikat tanah orang,” ujarnya geram.
Masyarakat kecewa karena keluhan mereka di media sosial tidak digubris. “Sudah kami unggah di Facebook, Instagram, sampai TikTok. Tapi sampai sekarang tidak ada tindakan nyata dari pemerintah,” kata Yohanes.
Ia mendesak pihak PUPR, termasuk Kepala Balai Jalan Nasional wilayah Kalimantan Barat, segera turun ke lapangan. “Jangan hanya duduk di kantor! Jalan ini dibangun pakai uang rakyat. Kalau kualitasnya seperti ini, kami patut curiga ada permainan di balik proyek,” ujarnya lantang.
Yohanes juga meminta DPR RI tidak tinggal diam. “Sebagai wakil rakyat, mereka harus menjadi contoh. Turun dan lihat sendiri kondisi jalan ini. Jangan cuma terima laporan dari balik meja.”
Warga kini menunggu langkah tegas dari pemerintah. Jika tidak ada tindakan konkret, proyek-proyek bernilai fantastis seperti ini akan terus menjadi ladang penyimpangan, merugikan rakyat, dan mencoreng wajah pembangunan.
