Timenusantara.Top – Pelawan Riau
Tim SATGAS PKH tindak Oknum perambah hutan di Riau, Ketika Tim awak media melintas di Jalan Lintas Bono, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan Riau.
Tiba – tiba menemukan ada sebuah Mobil Truk (warna biru) nopol (BK 8166 DC) sebuah Mobil tersebut ditemukan sedang parkir dipinggir jalan, Kemudian awak media melakukan pencarian (mencari) sang sopir guna untuk dikonfirmasi terkait muatan mobil.
Setelah dilakukan pencarian namun sang sopir tidak ditemukan dilokasi parkir tersebut, Kemudian awak media melakukan penggalian (menggali) informasi lebih lanjut kepada salah seorang warga di seputaran lokasi tersebut berinisial (IP). lanjut IP seorang warga, memaparkan bahwa mobil truk tersebut ternyata kerap (sering) kali melewati jalan ini, dan bahkan bukan hanya satu mobil saja, namun banyak mobil yang diduga mengangkut kayu jenis Mahang hasil pembalakan liar dari hutan pada 11/6/2025
” Tim Satgas PKH dan Polda Riau di minta untuk segera melakukan tangkap pelaku perambah hutan dan merusak kelestarian Hutan yang ada di Riau, Akan tetapi kami sendiri tidak tahu itu kayu apa , kerna kami selaku masyarakat sangat menyayangkan dengan sikap APH tidak menindak para pelaku ini. akan tetapi kami menduga itu kayu dari hutan di Wilayah Hutan Marga Satwa Teluk Meranti. Namun faktanya, dari dulu masih bebas dan sampai sekarang belum juga ada Hukum yang jelas untuk menindak pengusaha kayu, yang diduga kayu tersebut adalah hasil rambahan Hutan, Kayu jenis Mahang hasil penebangan liar dari hutan”, pungkas IP.
Penebangan kayu Mahang di Hutan tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah, termasuk ilegal logging. Diatur dalam Undang-Undang (UU) Kehutanan dan aturan turunannya Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan mengatur sanksi pidana bagi orang yang menebang pohon tanpa izin. Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5M.
Penerapan UU Kehutanan:
Penebangan tanpa izin:
Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
Sanksi pidana:
Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.5M
Penetapan MK:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali jika dikecualikan terhadap masyarakat yang hidup secara turun temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.
Pengangkutan hasil hutan ilegal:
Pasal 12 huruf d UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Jo. UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur sanksi pidana bagi orang yang mengangkut hasil hutan tanpa dokumen yang sah, termasuk kayu Mahang. Ancaman hukuman adalah penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 2.5M
Penggunaan hutan hak:
Peraturan Daerah (Perda) tentang izin pemanfaatan kayu pada hutan hak juga mengatur tentang izin penebangan pohon pada hutan hak.
Contoh Konkret:
Jika seseorang menebang kayu Mahang tanpa izin yang sah, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan.
Jika hasil penebangan kayu Mahang kemudian diangkut tanpa dokumen pengangkutan yang sah, maka pengangkutan tersebut juga dapat dianggap ilegal dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 huruf d UU No.18 Tahun 2013.
Pencegahan:
Pastikan memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang sebelum menebang kayu Mahang di hutan.
Pastikan memiliki dokumen pengangkutan yang sah ketika mengangkut hasil penebangan kayu Mahang.
Jika memiliki hutan hak, ikuti aturan izin pemanfaatan kayu yang berlaku.
Dengan memahami aturan dan sanksi yang terkait dengan penebangan kayu Mahang di hutan, masyarakat diharapkan dapat melakukan kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu secara sah dan bertanggung jawab.
Red/Tim
