Timenusantara.top Deli Serdang – Dugaan korupsi Dana Desa kembali mencoreng pemerintahan desa. Kali ini, sorotan mengarah ke Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di mana uang rakyat yang seharusnya menjadi napas pembangunan, diduga beralih ke kantong segelintir oknum tanpa pertanggungjawaban.
Berdasarkan data Tahun Anggaran 2025, total pagu Dana Desa mencapai Rp 1.764.471.000, dengan realisasi tercatat Rp 1.459.837.536. Satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah lebih uang rakyat dikelola desa, tapi nyata pembangunan di lapangan nyaris nihil.
Laporan administrasi menyebut sepuluh item kegiatan pembangunan: jalan desa, gorong-gorong, drainase, box culvert, kantor desa, pengerasan jalan lingkungan, hingga sistem pembuangan limbah. Total realisasi fisik hanya Rp 127.186.000.
Faktanya, kondisi lapangan jauh dari kata sepadan. Jalan rusak, drainase amburadul, kantor desa seadanya. Publik bertanya: ini pembangunan atau modus penipuan angka?
Kecurigaan semakin kuat dengan dugaan ketidaksesuaian lokasi pengajuan anggaran dan lokasi proyek. Jika benar, ini bukan sekadar kesalahan administrasi – ini pintu masuk manipulasi, markup, dan pemalsuan data publik.
Sorotan paling panas tertuju pada Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat, yang digelontorkan Rp 122.308.600, tapi tidak dirasakan manfaatnya sama sekali.
Lebih tragis, desa menganggarkan Rp 303.363.224 untuk Posyandu, Pos Kesehatan Desa, obat-obatan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader, bidan, perawat, hingga pelayanan KB. Warga menegaskan: obat tak tersedia, bantuan saat bencana nyaris nihil, pelayanan kesehatan hanya di atas kertas.
Ini bukan sekadar dugaan. Ini manipulasi data publik secara terang-terangan.
Gerakan Mahasiswa Aktivis GEMA dan AMB menilai indikasi penyimpangan ini layak diusut hukum secara terbuka dan profesional. Mereka menuntut audit menyeluruh ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut – tanpa kompromi!
“Musuh terbesar bangsa ini adalah korupsi. Tidak boleh ada kompromi,” tegas GEMA.
Sikap kepala desa yang kerap menghilang saat hendak dikonfirmasi dan bungkam total saat dihubungi via WhatsApp, semakin memperkeruh situasi. Diam bukan strategi, itu penghinaan terhadap rakyat. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban hukum dan moral.
Mahasiswa menegaskan: jika bukti cukup, proses hukum harus naik langsung ke penyelidikan dan penyidikan tanpa pandang bulu. Mereka siap aksi massa di kantor desa jika aparat tidak bertindak.
GEMA juga mendesak Bupati Deli Serdang mengevaluasi total tata kelola Dana Desa. Kepercayaan publik sedang diuji. Marwah pemerintahan dipertaruhkan.
Rp 1,459 miliar bukan uang receh. Jika dugaan ini benar, ini bukan sekadar kesalahan administrasi,ini kriminalitas terhadap uang rakyat, integritas, dan hukum!
Jangan biarkan Dana Desa, yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan, berubah menjadi simbol kecurigaan dan kebusukan yang membusuk tanpa dibongkar sampai tuntas.
