Dalam negara hukum, tidak ada satu pun jabatan, kekuasaan, atau pangkat yang kebal terhadap keadilan.
Ini adalah Indonesia. Negeri ini milik rakyat, bukan milik sekelompok elite yang mempermainkan proyek atas nama kekuasaan.
Dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam skandal korupsi BP2TD Mempawah senilai lebih dari Rp 32 miliar bukan sekadar rumor liar—ia bersumber dari fakta persidangan.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK telah memvonis Erry Iriansyah—mantan anggota DPRD Kalbar dan eks anak buah Ria Norsan—dengan hukuman 11 tahun penjara.
Namun yang lebih mencengangkan adalah pengakuan Erry di persidangan: bahwa proyek yang ia garap berasal dari “informasi langsung” dari Ria Norsan, kala itu menjabat sebagai Bupati Mempawah.
Bahkan setelah proyek itu dimenangkan, komunikasi mereka tetap terjalin.
“Perusahaan yang kita pakai sudah menang, Pak.”
“Silakan diatur pekerjaannya di lapangan.”
Ini bukan fiksi. Ini adalah potongan rekam jejak yang harus ditindaklanjuti.
Sebagai anak muda yang peduli akan masa depan bangsa, PANI mendukung penuh desakan KAMAKSI kepada KPK untuk segera mengusut tuntas dugaan keterlibatan Ria Norsan.
Jangan ada lagi istilah “kelas penguasa tak tersentuh.”
Karena korupsi yang dibiarkan akan melahirkan kemiskinan sistemik dan ketidakadilan struktural.
Hukum tidak boleh tumpul ke atas, dan tajam ke bawah.
Jika bukti dan pengakuan sudah di meja hijau, maka tak ada alasan bagi KPK untuk menunggu lebih lama.
PANI tidak akan diam.
Kami akan terus bersuara, mengawal, dan memastikan:
Bahwa siapa pun yang menjarah uang rakyat harus duduk di kursi pesakitan, bukan terus duduk di kursi kekuasaan.
Karena ini adalah Indonesia. Tempat di mana kebenaran tak boleh dikalahkan oleh kekuasaan.
Dan sejarah mencatat: siapa yang diam saat korupsi merajalela, ikut bersalah dalam keruntuhan Bangsa
